Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Titin Juleha. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di desa untuk mengembangkan produk unggulan sesuai potensi masing-masing wilayah.

Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan, pengembangan produk unggulan desa perlu dilakukan bersama dengan melibatkan pemerintah desa, BUMDes dan UMKM yang ada di masing-masing wilayah.

“Kita mendorong pemerintah desa di setiap desa untuk bersama-sama dengan UMKM dan BUMDes yang mereka miliki mengembangkan produk-produk unggulan,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, produk yang dikembangkan dari potensi desa dapat diarahkan agar memiliki nilai ekonomi lebih luas.

Tidak hanya berkembang di tingkat desa, produk tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari produk unggulan daerah.

“Produk tersebut kemudian kita dorong agar bisa menjadi produk unggulan desa dan pada akhirnya menjadi produk unggulan daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Titin Juleha mengatakan, pihaknya mulai menyampaikan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar potensi PADes terus dikembangkan.

Menurutnya, potensi yang dimiliki desa cukup beragam, mulai dari pariwisata, kuliner hingga sektor lainnya yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

“Kita mulai menyampaikan kepada desa dan BPD agar potensi PADes terus ditingkatkan. Kita tidak tahu sampai kapan pemerintah akan terus memberikan dukungan anggaran kepada desa,” ujarnya.

Ia mengatakan, desa perlu melihat potensi yang dimiliki dan tidak hanya mengandalkan dukungan anggaran pemerintah.

Pengembangan potensi tersebut dapat dilakukan melalui BUMDes maupun kelembagaan ekonomi lainnya.

Ia menyebut, kondisi BUMDes di Kukar saat ini masih beragam, sebagian sudah mulai berkembang dan memiliki usaha yang berjalan, sementara lainnya masih perlu mengembangkan kegiatan usahanya.

“Memang sudah ada beberapa BUMDes yang mulai maju. Namun, masih ada juga BUMDes yang belum bergerak secara optimal,” sebutnya.

Menurutnya, pengembangan potensi ekonomi desa tidak harus selalu dilakukan melalui BUMDes.

UMKM dan berbagai kelembagaan ekonomi lainnya juga dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing desa.

Dalam hal administrasi, perkembangan BUMDes juga menjadi bagian yang disampaikan dalam musyawarah desa setiap tahun.

Melalui forum tersebut, perkembangan usaha dapat diketahui dan menjadi bahan evaluasi bagi desa.

“BUMDes juga memiliki kewajiban menyampaikan perkembangannya dalam musyawarah desa setiap tahun. Namun, dalam hal pengelolaan dan pengembangan BUMDes, DPMD lebih pada sisi pemantauan dan memberikan dorongan agar desa terus mengembangkannya,” ujarnya.

Ia berharap desa dapat semakin kreatif dalam mengolah potensi yang dimiliki. Apabila desa telah memiliki kesiapan untuk mengembangkan potensinya, DPMD juga siap memberikan pendampingan.

“Harapannya, desa bisa lebih kreatif dalam mengolah potensi yang dimiliki. Kalau desa siap mengembangkan potensinya, DPMD juga siap melakukan pendampingan,” pungkasnya. (Adv/Kriz)